TKN: Jokowi Bongkar Strategi Firehose of Falsehood, Rakyat Jangan Tertipu!

PT. SOLID GOLD BERJANGKA - Juru bicara TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, mengungkapkan alasan Jokowi berbicara soal antek asing dan propaganda Rusia. Menurut Ace, Jokowi sedang membongkar strategi kampanye lawan politik, yaitu strategi firehose of falsehood.
"Semburan hoax ini by design untuk membangun framing negara kita sudah dikuasai asing, hilang kedaulatan dan juga pada ambang kebangkrutan. Cara ini mirip dengan strategi firehose of falsehood yang digunakan dalam Pilpres AS dan Brazil. Di AS, Trump menggunakan model propaganda ini dan mengangkat tema Make America Great Again. Tema yang sama juga berkali kali digunakan oleh Prabowo dengan gunakan propaganda yang sama Make Indonesia Great Again," ujar Ace, saat dihubungi, Senin (4/2/2019).
"Kemiripan ini bukan kebetulan, ada indikasi untuk menjiplak propaganda Trump untuk digunakan di Indonesia. Bisa saja untuk kebutuhan itu didatangkan konsultan-konsultan asing untuk mendukung penggunaan propaganda ini," imbuhnya. 

Ace memaparkan, propoganda ala firehose of falsehood itu memiliki ciri-ciri pertama, berusaha mendapatkan perhatian media dengan pernyataan dan tindakan yang konyol dan mengundang kontroversi. Kedua, melemparkan pernyataan-pernyataan yang bentuknya partial truth, misleading claim dan bahkan bohong.  

"Tujuannya menghilangkan kepercayaan pada data obyektif dan merusak kredibilitas sumber data. Ketiga, pernyataan itu dikeluarkan secara berulang-ulang dan terus menerus sehingga menjangkau banyak orang," ujar Ace.
Ciri keempat menuduh lawan politik melakukan kebohongan. Kelima, menyentuh sisi-sisi sentimen atau emosional dengan menebar kebecian, keterancaman dan ketakutan untuk membuat masyarakat bersikap konservatif. 

"Dengan membongkar strategi propaganda ini, Pak Jokowi mengingatkan rakyat agar tidak tertipu oleh model propaganda seperti itu. Selain itu, Pak Jokowi memberi peringatan terhadap bahaya penggunaan propaganda seperti ini karena bisa memecah belah dan mengadu domba rakyat. Sangat besar ongkos yang dipertaruhkan jika elite politik untuk kepentingan pragmatisme politik menghalalkan segala cara untuk mencapai kemenanngan," ujar Ace.
Menurut Ace alasan Jokowi menyerang balik kubu lawannya adalah untuk mengingatkan publik untuk memperingati ada bahaya propaganda layaknya Pemilu AS. Ia lantas mempertanyakan siapa yang menggunakan strategi asing untuk memenangkan Pilpres tersebut.  

"Artinya, siapa sebenarnya menggunakan cara-cara dan strategi asing untuk memenangkan Pilpres 2019 ini," ungkap Ace.
Sementara itu, Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan Jokowi ingin memaparkan bahwa tuduhan dia pro asing tidak benar. Sebab Indonesia berhasil merebut saham Freeport Indonesia, mencegah kapal asing masuk ke NKRI, dan menunjukan dukungannya terhadap Palestina dan muslim Rohingya.
Selaras dengan Karding, Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago juga mengatakan hal serupa. Ia menambahkan Jokowi sudah kesal dengan pihak-pihak yang menyerang dengan hoax yang mengatakan dia antek asing.

"Sesabar sabarnya orang tentu ada batas, selama ini ada pihak yang selalu nuduh dan nyebarin info bohong ke rakyat lewat medsos, bahwa pemerintah saat ini antek asing! Gimana mau antek asing lah Freeport aja diambil alih, Blok Rokan diambil, sementara yang ngemis-ngemis bantuan dan support asing sampai tega dan jelek-jelekin bangsa sendiri demi mendapat simpati dan support asing," ungkap Irma.
Sebelumnya, Jokowi kembali berbicara soal propaganda ala Rusia yang dipakai lawan politiknya. Propaganda ini, kata Jokowi, hanya terus menebar hoax dan ketakutan. Jokowi menuding elite yang menggunakan propaganda Rusia memakai jasa konsultan asing. Namun Jokowi tidak menyebut siapa elite tersebut.

Jokowi menambahkan, dia kerap dituding sebagai antek asing. Jokowi menepisnya dengan kebijakan pemerintah mengambil alih Blok Rokan, Blok Mahakam, dan kepemilikan saham 51 persen di PT Freeport.
"Yang antek asing siapa? Jangan begitu dong. Maksudnya, jangan nunjuk-nunjuk dia antek asing, padahal dirinya sendiri antek asing. Nggak mempan antek asing, ganti lagi," ujar Jokowi, di De Tjolomadoe, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019).  

SUMBER : DETIK.COM

Share:

Read More

Dosen ITB Ingatkan Awal Februari Jakarta Berpotensi Banjir

PT. SOLID GOLD BERJANGKA - Pakar hidrometeorologi Institut Teknologi Bandung (ITB) Armi Susandi mengingatkan waspada hujan lebat di Jakarta pada awal Februari yang bisa memicu banjir.

"Waspadai curah hujan lebat pada saat bulan purnama di Jakarta kawasan utara yang dapat menjadi potensi genangan lebih lama," kata Armi di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Curah hujan yang tinggi itu, kata dia, juga berpotensi mengakibatkan banjir di Jakarta terutama Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Dia mengatakan potensi banjir luas bisa terjadi jika curah hujan 10 milimeter dalam jangka waktu enam jam sepekan berturut-turut. Terlebih infrastruktur di ibu kota tergolong tidak memadai jika harus menghadapi hujan lebat sampai tujuh hari beriringan.

Armi menyontohkan, fasilitas pompa air untuk memindahkan genangan hujan di Jakarta akan bekerja sangat berat dan tidak seimbang dengan debit air yang ada.

Banjir yang parah, kata dia, dapat terjadi di ibu kota jika ada empat prasyarat pertama hujan deras tersebut diikuti dengan banjir kiriman, hujan kiriman dan terjadi rob dari utara.

"Infrastruktur kita tidak bagus penyerapan airnya. Pompa kita tidak sebaik di Seoul, Korea Selatan. Karakteristik Jakarta itu mirip Seoul, di sana bagus pompanya," kata dia.

Pakar ITB itu mengingatkan Jakarta berpotensi diguyur hujan deras pada 10 hari pertama bulan Februari 2019. Jika empat prasyarat di atas terpenuhi.

SUMBER : INVESTING.COM

Share:

Read More

KPK Panggil 2 Anggota DPR Terkait Kasus Suap Taufik Kurniawan

PT. SOLID GOLD BERJANGKA - KPK memanggil dua anggota DPR RI sebagai saksi kasus dugaan suap ke Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan. Kedua anggota DPR yang dipanggil yakni Ahmad Riski Sadig dan Eka Sastra.

"Dipanggil sebagai saksi untuk TK (Taufik Kurniawan)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (31/1/2019).

Ahmad Riski merupakan anggota DPR dari Fraksi PAN dan Eka merupakan anggota DPR dari Fraksi Golkar. Selain dua orang itu, KPK juga memanggil PNS Kementerian Keuangan Dudi Hermawan sebagai saksi untuk Taufik.

KPK menjerat Taufik sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp 3,65 miliar dari Bupati Kebumen nonaktif Yahya Fuad. Uang itu diduga terkait dengan perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada APBN-P 2016.

 

 Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK menyatakan tak menutup peluang menelusuri pihak lain yang diduga menerima suap dari Yahya Fuad. Salah satu yang bakal didalami KPK ialah istilah 'untuk kawan-kawan' yang terungkap dalam sidang Yahya Fuad.

Selain Taufik, KPK juga menetapkan Ketua DPRD Kebumen Cipto Waluyo sebagai tersangka. Cipto diduga menerima uang Rp 50 juta terkait pengesahan dan pembahasan APBD Kabupaten Kebumen periode 2015-2016, pengesahan atau pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kebumen 2015-2016, dan pokok pikiran DPRD Kebumen 2015-2016. 

SUMBER : DETIK.COM

Share:

Read More

Masuk Penyelidikan, Polisi Bakal Panggil Komisioner KPU terkait Dicoretnya Nama OSO

PT. SOLID GOLD BERJANGKA - Penyidik Polda Metro Jaya berencana mengklarifikasi para pimpinan Komisi Pemilihan Umum terkait laporan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang.

"Kita lakukan penyelidikan masuk tahap klarifikasi," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Argo juga menuturkan polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang melaporkan para komisioner KPU tersebut.

Sebelumnya, Herman Kadir sebagai pengacara Oesman Sapta Odang (OSO) melaporkan Ketua KPU Arief Budiman dan komisioner lainnya, yaitu Hasyim Asyari, Ilham Saputra dan Pramono Ubaid ke Polda Metro Jaya, Rabu (16/1).

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: TBL/334/1/2019/PMJ/Dit.Reskrimum, tim kuasa hukum OSO menuduh para komisioner KPU melanggar Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 ayat (1) terkait tidak melaksanakan perintah undang-undang atau putusan PTUN.

KPU tidak meloloskan OSO dalam pencalonan anggota legislatif Dewan Pimpinan Daerah (DPD RI), walaupun Wakil Ketua MPR RI itu telah memenangkan gugatan di PTUN dan Bawaslu.

KPU menolak pencalonan OSO karena Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik maju sebagai calon anggota DPD RI.

SUMBER : INVESTING.COM

Share:

Read More

Menteri Italia Ancam Akan Tuntut Awak Kapal Penyelamat Migran

PT. SOLID GOLD BERJANGKA - Menteri Dalam Negeri Italia mengancam akan mengajukan tuntutan terhadap awak kapal penyelamat migran yang telah dilarang untuk berlabuh di pelabuhan Italia.

Sea Watch 3 telah berlabuh di lepas pantai Sisilia sejak Kamis lalu setelah menyelamatkan 47 migran di Laut Tengah beberapa hari sebelumnya. Kapal itu diizinkan berlabuh di sana untuk menghindari cuaca buruk.

Menteri Dalam Negeri Italia Matteo Salvini telah menolak mengizinkan pelabuhan-pelabuhan di Italia menerima kapal itu sehingga dapat menurunkan para migran. Salvini, pemimpin partai Liga sayap kanan yang berkuasa, telah mengadopsi kebijakan keras dengan mencegah kapal-kapal yang telah menyelamatkan para migran yang di Laut Tengah agar tidak berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Italia.

Salvini menuduh awak Sea Watch 3, yang dioperasikan oleh kelompok kemanusiaan Jerman Sea Watch, terlibat dalam perdagangan manusia.

Francesco Rocca, presiden Palang Merah Internasional, mengeluarkan pernyataan pada hari Senin yang menyerukan kepada pemerintah Italia agar mengizinkan Sea Watch 3 untuk berlabuh dan memungkinkan para migran “turun dan mengakses bantuan yang mereka butuhkan. Mereka adalah manusia, bukan angka,” katanya.

VOA news

Share:

Read More